Produk Hukum

Beranda   /   Produk Hukum

Pencarian Produk 4,739

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015

  • 90 dilihat
  • 120 diunduh

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015

  • 242 dilihat
  • 93 diunduh

Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015

  • 107 dilihat
  • 293 diunduh

Organisasi Atau Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

  • 109 dilihat
  • 122 diunduh

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2015

  • 54 dilihat
  • 1 diunduh

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR DAN KETUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2015

  • 94 dilihat
  • 61 diunduh

Pembentukan Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama Tahun 2015

Keputusan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2015

  • 92 dilihat
  • 317 diunduh

Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2015

  • 142 dilihat
  • 533 diunduh

Petugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Arab Saudi

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015

  • 148 dilihat
  • 1,343 diunduh

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2015

  • 181 dilihat
  • 123 diunduh

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan